JOGJA: Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg segera ditetapkan dalam waktu dekat ini.

Menurut Wakil Ketua Hiswana Migas DIY, Siswanto, saat ini hal tersebut tengah dalam pembahasan di tingkat pemerintah provinsi. “Semua terserah Pemprov nanti keputusannya bagaimana, karena pembahasannya juga dengan berbagai instansi lain, seperti LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta). Hiswana sudah menyampaikan usulan sejak dua minggu lalu,” jelasnya kepada wartawan di kediamannya Kota Baru, Senin, (8/2).

Ia menjelaskan, dengan penggunaan HET diharapkan tata niaga elpiji lebih bagus, khususnya terkait harga yang lebih tertata.

Menurut Siswanto sebenarnya sejak September 2009 lalu antara ketigapuluh delapan agen di DIY sudah ada kesepakatan harga, termasuk rayonisasi. “Tapi itu memang baru sebatas kesepakatan, perlu payung hukum, meski rayonisasi sudah berjalan cukup baik,” tambahnya seraya berharap Surat Keputusan Gubernur terkait HET sudah bisa keluar Fabruari ini.

Sementara itu Ketua LKY, Widijantoro mengungkapkan, hal yang cukup penting diperhatikan adalah distribusi yang semakin pendek hingga ke konsumen. Konsekuensinya, menurut dia, banyak pelaku distribusi yang akan tidak setuju. “Tapi kan konteksnya untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan murah,” katanya.

Ia mencontohkan, ada beberapa konsumen yang bisa mengakses harga elpiji hingga di bawah Rp13.000 yang justru bisa memicu kecemburuan konsumen lainnya. “Keuntungannya harus wajar, karena elpiji adalah kebutuhan pokok, sejak konversi dari minyak tanah perbedaannya (cost) memang signifi kan,” ujar Widijantoro. Elpiji 3 kg saat ini dijual di kisaran Rp13.000 hingga Rp13.500, namun masih ada yang menjualnya hingga Rp14.000.

Agen elpiji 3 kg juga telah ditetapkan boleh dilakukan bagi agen yang sebelumnya menjadi agen minyak tanah bersubsidi. Pihak Pertamina juga telah menyampaikan, distribusi paket perdana program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg di DIY Jateng sebanyak 10,4 juta paket telah selesai akhir Januari 2010.

Siswanto mengatakan, minyak tanah tinggal yang non subsidi dengan harga Rp7.000 per liter. “Yang non subsidi masih ada juga, bahkan berapapun permintaannya Pertamina akan melayani, itu untuk kebutuhan khusus,” tutupnya.

Oleh Galih Kurniawan
HARIAN JOGJA