JAKARTA: Kemenpera meminta masukan kepada para pengembang, akademisi, dan pejabat daerah mengenai rencana kebijakan baru penyediaan hunian murah yang tengah dirancang.

Menpera Suharso Monoarfa mengatakan masukan teknis tersebut diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan pembangunan rumah sederhana dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Masih ada beberapa masalah yang harus dipertajam, mulai dari standar rumah minimum yang lebih humanis, pola pembiayaan, dan jumlah subsidi," ujarnya saat membuka workshop mengenai masukan teknis dan evaluasi kebijakan perumahan dan permukiman bagi MBR, hari ini.

Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Zulfi Syarif Koto mengatakan masukan lain yang ingin diketahui adalah mengenai struktur harga rumah sederhana sehat (RSh) dan rumah susun sederhana milik (rusunami).

"Struktur biaya rumah harus diketahui dulu seperti apa, agar
kami bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat," ujarnya.

Dia mengatakan developer sudah meminta kenaikan harga RSh dan rusunami sejak tahun lalu. Namun, kata dia, Kemenpera belum bisa memenuhi permintaan itu karena akan semakin menekan daya beli masyarakat.

"Kami lebih memilih, mencari alternatif lain dengan menekan komponen biaya seperti perizinan," ujarnya.(Bisnis Indonesia/JIBI/ A. Dadan Muhanda)