JAKARTA: Hingga kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga bersikap tegas terkait rekomendasi Tim 8. Sementara desakan agar SBY bertindak tegas terus bermunculan termasuk meminta agar Presiden tidak berkelit dengan menyatakan tidak mau dipaksa. Di bagian lain, Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) dalam rapat dengan Komisi III kemarin kembali menegaskan dirinya dan pejabat Polri lain tidak akan mundur dari jabatannya.

“Tidak ada yang akan mengundurkan diri di antara kami,” ujar Kapolri. Terkait berbagai macam isu yang menghantam Polri akhir-akhir ini, BHD menegaskan Polri akan tetap solid. Dia bahkan menyatakan tidak ada prinsip di Polri untuk mundur. “Tidak ada yang akan mundur kecuali masa pensiun, kecuali diundurkan oleh Yang Maha Kuasa. Prinsipnya untuk mundur tidak ada, prinsipnya kesatuan Polri solid,” tegas BHD.

Sementara dalam rapat tersebut Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membantah tudingan bahwa rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu tidak utuh. “Sepengetahuan saya, itu enggak ada yang dipotong-potong. [Justr]) kalau ada yang lama. Itu [karena] masalah di komputer, bukan dipotong,” tuturnya sebagaimana dilaporkan detikcom. Tumpak juga membantah bahwa rekaman yang sudah ada sejak Juli 2009 itu telah bocor. Hal itu disampaikan Tumpak menjawab pertanyaan Gayuss Lumbun.

Mafia peradilan
Dalam rapat kabinet paripurna yang dipimpin SBY kemarin belum merespons secara tegas rekomendasi Tim 8. Rapat tersebut baru menghasilkan keputusan untuk meningkatkan upaya pemberantasan mafi a peradilan.
Sementara terkait kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah serta reformasi di tubuh lembaga hukum belum disentuh sama sekali.

Presiden dalam rapat kemarin menunjuk Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk merancang strategi langkah konkret memberantas mafi a hukum. Di dalam teknis pelaksanaanya UKP4 bekerja sama dengan lembaga hukum terkait. “Presiden menugaskan UKP4 untuk koordinasikan dengan lembaga terkait dalam upaya memberantas mafia hukum,” ujar Ketua UKP4 Kuntoro Mangunsubroto seusai rapat kabinet di Kantor Presiden, Kamis (19/11).

Aksi pemberantasan tersebut digelar dengan bekerja sama dengan semua lembaga penegakan hukum. Yaitu unsur dari Departemen Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan, MA, BPKP dan sebagainya. “Tidak perlu ada tim baru,” jelas Kuntoro. Namun Kuntoro secara tegas membantah penunjukkan ini terkait rekomendasi Tim 8 tetapi merupakan bagian dari program aksi 100 pertama pemerintahan SBY-Boediono.

Jangan berkelit
Sementara itu desakan agar SBY segera bersikap tegas terus bermunculan. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan juga ikut berkomentar dengan menilai persoalan kisruhnya lembaga hukum ini bisa segera diatasi jika pemerintah tegas. “Sangat mudah menyelesaikan masalah ini. Yang penting dijalankan pemerintah dengan baik, tegas, dan adil,” ujar JK sai menerima tamu di kediamannya, di Makassar kemarin.

Lontaran keras juga disampaikan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafi ’i Maarif yang menilai SBY justru terkesan berkelit dengan menyatakan dia tidak mau dipaksa untuk bertindak. “Jangan berkelitlah! Yang penting sekarang diperlukan tindakan luar biasa menghadapi kasus yang menghebohkan ini,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Apakah SBY mampu menempuh langkah radikal? “Saya punya kalimat peribahasa, tapi saya tidak menunjuk kepada seseorang, anggaplah kepada bupati atau camat. Jangan berharap tanduk sama kuda. Paham kan? Kuda kan nggak punya tanduk ya nggak bisa dong,” jawab Syafi ’i taktis.

Sedangkan Menko Polhukam, Djoko Susanto, meminta semua pihak tidak mengartikan yang bukan-bukan tentang pernyataan Presiden yang tidak mau dipaksa. Presiden akan bertindak cermat dan langkah yang diambil tetap berlandaskan UU dan aturan hukum berlaku sehingga tidak malah menimbulkan masalah hukum baru.

Oleh Amiruddin Zuhri
HARIAN JOGJA